Postingan

Isi Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020

Gambar
Pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi Covid 19 diatur dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 yaitu tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) telah dikeluarkan oleh bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada 24 Maret 2020. Surat Edaran Ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia kemudian tembusannya kepada : Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan Seluruh Kepala Satuan Pendidikan. Isi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 1. Ujian Nasional (UN): UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan; Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang Iebih tinggi; Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket...

JukNis Penyaluran PKH/Program Kelurga Harapan 2020

Gambar
Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos non tunai PKH atau Program Keluarga Harapan tahun 2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Januari 2020 oleh bapak Harry Hikmat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL NOMOR : 04/3/OT.02.01/1/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2020 source: kemsos.go.id Juknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020 A. Latar Belakang bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 agar sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan; bahwa dalam rangka penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020. B. Tujuan Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Non Tunai (Bansos) Program Keluarga Harapa...

Keputusan Sekjen 83 Tahun 2019

Gambar
Keputusan Sekjen Kemenag 83 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Agama bapak M. Nurkholis Setiawan Tujuan dibuatnya Keputusan Sekjen Kemenag Nomor 83 Tahun 2019 ini bertujuan sebagai pedoman kepada pejabat/petugas pada kementerian agama dalam pengalokasian anggaran, perhitungam, pengajuan, pencairan, pertanggungjawaban pembayaran tunjangan kinerja pegawai dan menjaga tata tertib administrasi dan akuntabilitas. Latar Belakang, Dasar Hukum dan Isi Keputusan Sekjen 83 Tahun 2019 Daftar Isi 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Isi Keputusan 4. File Pdf Latar Belakang Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang ...

Aplikasi SAS 2020 Versi 20.0.3 [Update 27 Februari 2020]

Gambar
Installer Aplikasi SAS Tahun 2020 Versi 20.0.3 telah resmi diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Februari 2020. source: kemenkeu Update Installer Aplikasi SAS 20.0.2 terkait penambahan petunjuk perekaman kuitansi, perbaikan perekaman SPP UP, perbaikan perekaman pajak di menu perekaman kuitansi, perbaikan menu cetak buku, perbaikan kirim spby untuk ppk dan bendahara terpisah. Modul, Histori Update dan File Installer Aplikasi SAS 2020 Daftar Isi 1. Modul 2. Histori Update a. SAS 20.0.3 b. SAS 20.0.2 c. SAS 20.0.1 3. File Modul Aplikasi SAS 2018 sebelum diupdate ke tahun 2020 versi 20.0.3 Modul Admin: Modul ini digunakan untuk transfer pagu, pengaturan user modul yang lain, referensi, dan melakukan backup-restore aplikasi. Masih sama fungsinya dengan SAS sebelumnya. Modul PPK: Menu utamanya adalah untuk pembuatan SPP. Selain itu di dalamnya terdapat menu lain yaitu Pembuatan daftar PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Tenaga Ho...

PERPRES Nomor 72 tahun 2019 Tentang Kemdikbud

PERPRES Nomor 72 tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019 oleh Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo, Kemudian diundangkan di tempat dan tanggal yag sama oleh bapak Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Isi Putusan dan ketetapan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2019 terdiri atas 8 Bab dan 61 pasal. Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas seperti yang disebutkan pada Putusan dan ketetapan Bab I Pasal 4 Perpres ini yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Latar Belakang, Dasar Hukum dan File Pdf PERPRES No 72 tahun 2019 Daftar Isi 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. File Pdf Latar Belakang Dibuatnya Peraturan Preside...

Surat Ali 'Imran Ayat 77 Lengkap Latin dan Tafsir

Surat Ali 'Imran Ayat 77 menjelaskan tentang ancaman kepada siapa saja yang berkhianat, dan menukarnya dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Surat Ali 'Imran Ayat 77 Arab, Latin dan Terjeamahan Bahasa Indonesia اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰۤىِٕكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ Innallażīna yasytarụna bi'ahdillāhi wa aimānihim ṡamanang qalīlan ulā`ika lā khalāqa lahum fil-ākhirati wa lā yukallimuhumullāhu wa lā yanẓuru ilaihim yaumal-qiyāmati wa lā yuzakkīhim wa lahum 'ażābun alīm Terjemah : "Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucika...

Tata Tertib Pengawas dan Peserta Ujian Madrasah 2020 PDF

Tata Tertib Pengawas dan Peserta Ujian Madrasah (UM) Tahun 2020 telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggarann Ujian Madrasah Tahun pelajaran 2019/2020 yang ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 247 Tahun 2020 pada Bab VI huruf B dan C. Tak Lupa Pengawas dan Peserta sebelum menjalankan atau mematuhi Tata Tertib Ujian Madrasah, Panitia mengatur ruangan untuk melaksakan Ujian Madrasah (UM) agar dalam pelaksanaanya ujian berjalan lancar dan baik sesuai seperti yang diharapkan Tata Tertib Peserta dan Pengawas Ujian Madrasah (UM) Daftar Isi a. Pengawas 1. Ruang Pengawas UM 2. Ruang UM b. Peserta c. File Pdf Tata Tertib Pengawas Ujian Madrasah 1. Ruang Pengawas UM Dua puluh (20) menit sebelum ujian dim.ulai pengawas ruang telah hadir di ruang pengawas UM. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dan ketua penyelenggara UM. Pengawas ruang menerima bahan UM untuk ruang yang akan diawasi, berupa naskah soal UM, LJUM, amplop LJUM,...