Iputaspellonyoulaura

Pedoman implementasi mapel informatika Kurikulum 2013 dibuat dan ditulis supaya dapat membantu semua pemangku kepentingan (stakeholder) diantaranya agar memahami pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan Informatika pada pendidikan dasar dan menengah dan memahami konsep Informatika, muatan, dan perangkat kurikulumnya serta yang lainnya Pedoman implementasi mapel informatika Kurikulum 2013 Pedoman atau Petunjuk implementasi muatan / mata pelajaran informatika Kurikulum 2013 ini hanya garis besarnya saja, untuk melihat yang aslinya anda dapat mengunduhnya dalam bentuk f i le pdf di akhir postingan. BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pedoman implementasi mapel informatika Pemanfaatan TIK sebagai alat pembelajaran dalam dunia pendidikan tidaklah cukup, karena saat ini dunia global telah memasuki era revolusi industri generasi keempat atau Revolusi Industri 4.0 (Industry Revolution 4.0/IR4.0) yang tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia. IR4.0 menghadirkan sistem cyber-physical, dimana ...

Vocational Education Policy, White Paper SMK 2019 merupakan wujud tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia agar Pendidikan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga terjadi Link and Match antara Industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), daserta membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi era Industry 4.0. Content A. Definisi B. Buku Vocational Education Policy, White Paper SMK 2019 Vocational Education Policy, White Paper SMK 2019 source : kemdikbud A. Definisi Vocational Education Policy, White Paper adalah karya tulis ilmiah untuk kebijakan di bidang pendidikan kejuruan dengan peninjauan seimbang dan diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). White Paper ini memuat manuskrip ilmiah pada kajian untuk kebija...

Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 Tentang JUKNIS BOS Afirmasi dan BOS Kinerja atau Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dibuat, ditetapkan kemudian diundangkan agar supaya tujuan bantuan, syarat, kriteria satuan pendidikan penerima bantuan, alokasi bantuan, bagaimana penggunaan bantuan, bagaimana pengelolaan dan penyaluran bantuan sehingga penyaluran atau penggunaan dan BOS di pakai atau dikelola semestinya dengan sebaik-baiknya. Permendikbud 31 tahun 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2019 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan mulai berlaku pada setelah diundangkan yaitu pada tanggal 6 September 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana. Untuk mendukung peraturan ini, kemudian pada tanggal 9 dikeluarkan Keputusan Mendikbud nomor 320/P/2019 yang pokok isinya untuk mengatur penetapan satuan pendidikan penerima BOS Afirmas...

Materi Bab 6 Perubahan Benda SD Kelas 6 Semester 1 ini dari buku senang belajar Ilmu Pengetahuan Alam terbitan Kemdiknas/Kemendikbud dan kemudian di gabung dan di susun dari sumber lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut dibawah ini daftar isi materinya : Content A. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Benda 1. Jenis-jenis Perubahan Benda 1.1. Perubahan Fisika 1.2. Perubahan Kimia 2. Pelapukan, Perkaratan, Pembusukan 2.1. Pelapukan 2.2. Perkaratan 2.3. Pembusukan B. Pemilihan Benda dan Fungsinya 1. Karet 2. Logam 3. Kayu 4. Plastik 5. Kaca A. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Benda Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan benda diantaranya yaitu : waktu, suhu, kelembaban (kandungan air di udara) dan kuman/makhluk hidup dan pembakaran 1. Jenis-jenis Perubahan Benda source : pixabay Perubahan benda karena faktor panas di kelompokkan menjadi 2 yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia 1.1. Perubahan Fisika Perubahan fisika adalah merupakan perubahan wujud suatu benda yang tidak dis...

( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ) BPKP adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Evaluasi, Asistensi, Konsultasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Content A. Sejarah Singkat BPKP B. Visi, Misi, Nilai dan Motto 1. Visi 2. Misi 3. Nilai 4. Motto C.Tugas dan Fungsi D. Kegiatan E. Struktur Organisasi F. Dukungan SDM G. Data Statistic A. Sejarah Singkat BPKP Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan...